"Anggaran 10 milyar yang dialokasikan ditiap kecamatan yang akan didistribusikan langsung ke kelurahan-kelurahan bukan anggaran yang utopis (mimpi). Tapi bisa menjadi kenyataan jika Pemkot komit atas seluruh pembangunan yang ingin dilakukan di Samarinda," (H. Nursobah, S.Kom, M. Kom, Anggota DPRD Kota Samarinda dari FPKS)

Samarinda, Salah satu hasil Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan Samarinda Ilir belum lama ini, antara lain perlunya respon terhadap keperluan makanan tambahan bagi balita di daerah kerja Puskesmas di Sei Kapih agar tidak terjadi kasus gizi buruk di Samarinda Ilir khususnya.

Sangat ironis dan memprihatinkan jika kita yang memiliki alokasi anggaran cukup besar untuk kesehatan justru hanya difokuskan di rumah sakit saja. Sementara kebutuhan real yang mengacam kesehatan balita kurang mendapatkan perhatian dari Dinas Kesehatan Kota Samarinda.

Demikian diungkapkan salah seorang Anggota DPRD Kota Samarinda H. Nursobah, usai mengikuti Musrenbang (Musyawarah Rencana Pembangunan) Kecamatan Samarinda Ilir, belum lama ini. 
Hal lainnya lagi, sebagaimana diungkapkan H. Nursobah adalah diperlukannya anggaran dana yang lebih besar untuk alokasi 2010 di Samarinda dan Kec. Samarinda Ilir. Tidak cukup hanya 1,325 milyar rupiah sebagaimana anggaran ditahun 2009.

Terkait dengan pembangunan infrastruktur, diperlukannya normalisasi sungai di Sambutan, Sei Dama, Sidodamai, pembuatan 4 deker di Sungai Pinang Luar, Pasar Pagi, normalisasi Sungai di Makroman, dan Sindang Sari.

"Semua perlu dan mendesak untuk segera direalisasikan karena sangat urgen dan paling diharapkan saat ini. Saatnya drainase diperbaiki, hambatan air disingkirkan. Perawatan lingkungan harus menjadi perhatian semua pihak. Mulai dari camat, lurah dan semua pihak agar Samarina Ilir menjadi sehat dan berdaya," kata H. Nursobah.

Khusus untuk perbaikan jalan, yang meski segera diperbaiki adalah Jalan Poros, Tetako, Majenang, Lumba-lumba, Jalan Damai tembus ke Jalan Rumbia, Jalan Telkom, Jalan Sindang Sari, Makroman, Pulau Atas, dan jalan-jalan di tengah kota. Semuanya harus segera mendapatkan prioritas agar wibawa Pemerintah Kota bisa tetap terjaga dan suasana jalan kondusif untuk mendukung pertumbuhan ekonomi.

Kemudian juga diperlukan suatu koordinasi yang bersifat konperhensif atas keberhasilan anggaran setiap tahun agar mencadi acuan keberhasilan pada tahun anggaran berikutnya.

H Nursobah mengatakan, parameter keberhasilan pembangunan harus dapat dibuat dalam visual seperti grafik atau data persentasi sehingga memudahkan untuk evaluasi tingkat kota oleh Bappeda, Sekda atau Walikota sebagai penanggung-jawab anggaran.

Lebih lanjut H. Nursobah menyebutkan, anggaran sebesar 10 milyar per kecamatan yang didistribusikan langsung ke setiap kelurahan sebagaiman yang pernah ia usulkan sebenarnya bukanlah utopis atau mimpi. Semuanya bisa terwujud andai Pemerintah Kota tetap komitmen terhadap seluruh pembangunan yang ingin dilakukan di Samarinda.

"Anggaran 10 milyar yang dialokasikan ditiap kecamatan yang akan didistribusikan langsung ke kelurahan-kelurahan bukan anggaran yang utopis (mimpi). Tapi bisa menjadi kenyataan jika Pemkot komit atas seluruh pembangunan yang ingin dilakukan di Samarinda," kata Nursobah.

sumber: rahasiabesar.com