Jika Raperda Miras Tak Segera Disahkan 

SAMARINDA. Desakan agar rancangan peraturan daerah (raperda) miras segera disahkan terus didengungkan. Anggota Komisi I DPRD Kota Samarinda Abdul Rofik menilai, jika raperda miras tak segera disahkan, kondisi seperti itu sama saja tak menjalankan amanah masyarakat.

"Sama saja dengan mengorbankan amanah masyarakat. Karena masyarakat menginginkan miras tak lagi beredar di Samarinda," ungkap Rofik.

Rofik juga sependapat dengan rekannya di Fraksi PKS-Nursobah-yang menegaskan penyelesaian raperda miras ada di Komisi I. "Saya setuju dengan Pak Nursobah. Masalahnya, Komisi I mau bergerak apa tidak," tanya Rofik.

Jika ingin miras segera disahkan, dia mengajak Komisi I, termasuk pimpinan dewan untuk kembali duduk bersama dengan Pemkot untuk membahas kembali. "Raperda itu mau diapakan, mau diselesaikan atau digantung begitu saja," tegasnya.

Adlansyah, anggota Komisi I lain menegaskan, peredaran miras sebenarnya bisa dihapuskan di Samarinda, namun dilakukan bertahap. Untuk saat ini, kata dia, raperda yang sesuai dengan kondisi Samarinda adalah raperda pengaturan. Menurutnya, miras hanya boleh dijual di lokasi tertentu. "Di warung-warung di pinggir jalan tak boleh lagi," tandasnya.

Saat ini yang tepat dilakukan, menurut Adlansyah, menertibkan miras yang masih dijual bebas di warung kecil. Selain itu, Pemkot juga diminta untuk lebih ketat dalam pemberian label miras. "Labelling miras harus ditertibkan, karena pemkot tak akan mendapatkan apa-apa dari peredaran miras jika labelling masih longgar," ungkapnya.

Jika Rofik sependapat dengan Nursobah mengenai kewenangan penyelesaian ada di Komisi I, sebaliknya Adlansyah sependapat dengan Ketua Komisi I Ir Budiansyah. Budiansyah sebelumnya menegaskan, Komisi I masih menunggu pelimpahan dari Pemprov tentang raperda tersebut. "Benar yang dikatakan Pak Budi, penyelesaian raperda miras ini memang tak bisa sepotong-sepotong," pungkasnya.

sumber: sapos.co.id