Tenggarong, Upaya Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) untuk memberantas minuman keras (miras) dimasyarakat langsung direspon oleh Ketua Fraksi Banteng Keadilan (BK), Ali Hamdi. Menurutnya, harus ada peraturan daerah (perda) yang mengatur, bahkan melarang peredaran miras di Kukar.

"Anggaran 10 milyar yang dialokasikan ditiap kecamatan yang akan didistribusikan langsung ke kelurahan-kelurahan bukan anggaran yang utopis (mimpi). Tapi bisa menjadi kenyataan jika Pemkot komit atas seluruh pembangunan yang ingin dilakukan di Samarinda," (H. Nursobah, S.Kom, M. Kom, Anggota DPRD Kota Samarinda dari FPKS)

"Ini adalah upaya kita semua untuk melindungi generasi muda dari kerusakan akal dan masa depan mereka. Sebagai pemimpin kita wajib melindungi dan menyelamatkan mereka semua dari badai kehancuran," (H. Ishak Ibrahim, Anggota DPRD Kota Samarinda dari FPKS)

Jika Raperda Miras Tak Segera Disahkan 

SAMARINDA. Desakan agar rancangan peraturan daerah (raperda) miras segera disahkan terus didengungkan. Anggota Komisi I DPRD Kota Samarinda Abdul Rofik menilai, jika raperda miras tak segera disahkan, kondisi seperti itu sama saja tak menjalankan amanah masyarakat.

"Akan lebih baik membuat aset baru tanpa menghilangkan aset-aset yang telah lama, semisal centra pembuatan Amplang dan Sarung Samarinda," (Arief Kurniawan, Ketua Fraksi PKS DPRD Kota Samarinda)

"Kami sangat berharap semua itu (tempat prostitusi, red) ditutup, bukan dilegalkan. Perlu dipertanyakan mereka yang membiarkan terjadinya kerusakan yang terstruktur dan sistematis akibat salah dalam pengambilan kebijakan." (H. Nursobah, S.Kom, M.Kom, Anggota DPRD Kota Samarinda dari FPKS)

Samarinda, Pembahasan Raperda tentang Penyelenggaraan Tempat Hiburan dan Olah Raga di Kota Samarinda, oleh Panitia Khusus DPRD Kota Samarinda, diperkirakan masih akan berlangsung alot. Terutama menyangkut pembahasan klausul tentang pelarangan penjualan makanan dan minuman beralkohol sebagaimana yang diusulkan oleh Fraksi PKS.

RTRW 2009-2014 Diakui Terlambat

Samarinda, Rencana Tata Ruwang Wilayah (RTRW) yang semestinya dijadikan patokan dan payung landasan hukum dalam pelaksanaan pembangunan seringkali tidak dijalankan secara konsisten oleh Pemerintah Kota Samarinda. Terlebih lagi RTRW Kota Samarinda untuk tahun 2009 hingga 2014 belum tuntas dibahas oleh Pansus DPRD Samarinda.

Nurhuda : "Perubahan status hukum tiga perusda tersebut sudah disepakati  untuk di agendakan  dan dibuatkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) untuk dibahas pada  rapat paripurna  23 Februari 2009".

"Pemberian insentif merupakan satu cara untuk membangkitkan spirit guru swasta untuk mewujudkan Bontang Cerdas 2010." (Isro Umarghani, Wakil Ketua DPRD Kota Bontang/ Anggota DPRD Kota Bontang dari PKS)

“Jangan hanya PAD yang dikejar tetapi antisipasi bencana secara dini lebih dipriorotaskan. Perlu data komparasi secara komperhensif baik secara ekonomi, kelayakan demografi maupun interval waktu potensi sumberdaya mineral” (H. Nursobah, S.kom, M.Kom, anggota DPRD Kota Samarinda dari PKS)

“Yang diharapkan masyarakat, adalah bekerja lebih nyata. Seperti aktif melobi ke pusat untuk mendapatkan porsi APBN yang lebih besar. Saya bersama teman-teman di DPRD mendukung penuh konsep yang nyata dan realistis direspons pemerintah pusat,” (Zainal Haq, Anggota DPRD Kaltim dari PKS)

Terkait Pejabat Memiliki Mobil Dinas Lebih Dari satu

“Tertibkan saja pejabat yang menggunakan kendaraan dinas lebih dari satu, apalagi ada yang sampai tiga. Sebaiknya pada anggaran tahun 2009 ini dihentikan pengadaan kendaraan dinas pejabat, kecuali untuk pelayanan kesehatan, pengangkutan sampah atau pemadam kebakaran yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat,” (Suriadi, Anggota FBK dari PKS)

"Percepatan penyelesaian masalah ini sangat diharapkan untuk memberikan solusi alternatif jika terjadi curah hujan tinggi dan ketika pasang saat purnama," (Nursobah, Anggota DPRD Kota Samarinda Dari PKS)

"Jika dua sektor itu telah bisa dikelola dengan baik, tentu sektor lain bisa dengan mudah terbangun. Jika dua sektor itu belum kuat terbangun, sulit rasanya melanjutkan proses pembangunan ke tahapan berikutnya," (H Hadi Mulyadi, Ketua DPW PKS Kaltim/ Aleg DPRD Kaltim dari PKS)

“Itu bisa saja dilakukan jika pemerintah sudah tidak mampu lagi mengelola pulau yang sebelumnya sempat digadang-gadang sebagai ikon Kukar tersebut. Dengan demikian, pengelolaan terhadap Pulau Kumala tersebut lebih memperlihatkan kemajuan, sehingga imbasnya dapat dirasakan masyarakat luas,” (Suriadi, Komisi II DPRD Kukar dari PKS)

Jam Belajar Agama Perlu Ditambah

"Mematangkan kesadaran masyarakat terhadap keberadaan Tuhan Yang Maha Esa. Persoalan kita saat ini kadang bukan karena aturan yang tidak tegas, melainkan hanya karena kita sudah kehilangan rasa takut kepada Tuhan (Allah)" (H. Ishak Ibrahim, Anggota Komisi I DPRD Kota Samarinda dari Fraksi PKS)

Sejak isu "uang lelah" itu mencuat dan memang belum terungkap di media, pihak PKS membentuk tim melakukan penyelidikan. Kira-kira siapa saja anggota dewan yang berasal dari PKS terlibat. Ternyata tak ditemukan indikasi itu.

TENGGARONG – Alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (AKD) Kutai Kartanegara (Kukar) kini kembali sempurna. Itu setelah tiga Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Kartanegara asal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan seorang dari Partai Nasionalis Banteng Kemerdekaan (PNBK) sepakat berhimpun dalam satu fraksi yang mereka namai Fraksi Banteng Keadilan (FBK).

“Anggaran 20 persen pendidikan harus tetap menjadi ikon kota Samarinda. Dan kami dari Fraksi PKS sejak awal selalu siap mengawal anggaran pendidikan agar SDM kota Samarinda memiliki daya saing” (H. Nursobah, S.Kom, M.Kom, Anggota DPRD kota Samarinda dari Fraksi PKS)

"Dana yang sangat besar itu hendaknya mampu mengimplementasikan rencana kerja visi dan misi pemerintah daerah yang sesungguhnya dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat." (Sulthon, S.Pi, Ketua DPD PKS Kab. Berau/ Aleg DPRD Kab. Berau)

"Pembangunan di bidang pendidikan harus ada ketajaman dan strategi karena menyangkut pembangunan SDM. Peningkatan SDM itu investasi masa depan. Ini program jangka panjang dan merupakan aset bagi daerah. Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan juga tetap harus dilanjutkan," (HM Ali Hamdi, Ketua Komisi IV DPRD Kukar dari PKS)

"Sepanjang sesuai dengan aturan dan dasar hukum yang berlaku. Tak perlu takut, kita dalam posisi yang benar," (Nurhuda Trisula, Ketua FPKS DPRD KALTIM)

SAMARINDA. Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Nurhuda Trisula mendukung langkah pemerintah untuk memasukkan nama perusahaan-perusahaan yang membandel tidak mau membayar dan menunggak pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) serta Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) di media massa.

"Setiap tahunnya bidang pendidikan dan kesehatan diberikan porsi yang lebih agar benar-benar bisa dinikmati masyarakat,” (Warsito, Anggota DPRD Kab. Berau)

TANJUNG REDEB. Minimnya jumlah dokter spesialis yang bertugas di Kabupaten Berau akan segera disikapi oleh wakil rakyat Bumi Batiwakkal pada 2009 mendatang.  Salah satu solusinya adalah dengan meningkatkan insentif para dokter spesialis.

"Banyaknya Bansos tidak bisa cair sekitar 20 % lebih disebabkan karena pihak eksekutif sesuai aturan berkendak menerapkan administrasi keuangan yang menganut transparansi dan akuntable," (Nurhuda Trisula, ketua Fraksi PKS DPRD Kaltim)

" Kita berharap pimpinan baru Kaltim dapat memimpin daerah ini secara demokratis dan komunikatif yang bertujuan akhir menjadikan hasil pembangunan Kaltim lebih terasa dan tersebar merata hingga kepelosok pedesaan," (Hadi Mulyadi, Ketua DPW PKS KALTIM)

Senin, 15 Desember 2008

 "Mengacu dari penerimaan tersebut, mengapa kita tidak target saja Rp5 milar di APBD 2009. Supaya PAD (Pendapatan Asli daerah) kita bisa meningkat signifikan," (Muharram, S.Pd, Wakil Ketua DPRD Berau/FPKS)

Samarinda, 16 Desember 2008

"Kemudian kami akan terus dan tetap konsentrasi, bahwa anggaran pendidikan sebesar 20 persen adalah harga mati bahkan kalau bisa lebih," (Nursobah, anggota FPKS kota Samarinda)

Sangatta, 16 Desember 2008

"Hampir tiap hari masyarakat mengeluhkan layanan air bersih yang belum maksimal, padahal dana yang disalurkan untuk PDAM sudah mencapai sekitar Rp 12 miliar" (Hamzah DN, Juru Bicara FPKS KUTIM)